Kepulauan Riau dengan Singapura
Negeri Singapura tidak punya kekayaan alam tapi letak geografisnya yang strategis membuat negeri mini ini menjadi salah satu negeri yang makmur di Asia. Pada tanggal 29 Januari 1819 Raffless mendirikan sebuah pos perdagangan bebas di sebuah pulau di Semenanjung Malaka, yang di kemudian hari menjadi negara kota Singapura. Pada waktu itu beberapa ratus pedagang bermunculan untuk mengambil keuntungan dari kebijakan bebas pajak. Kota ini terus berkembang sebagai pusat perdagangan dengan pajak rendah hingga sekarang.
Sebenarnya Indonesia juga memiliki banyak Pulau di selat Malaka yang strategis. Coba kita perhatikan di peta, Singapura hanyalah sebuah Pulau kecil di Selat Malaka sedangkan Kep. Riau memiliki banyak Pulau di Selat Malaka yang hampir seukuran dengan Pulau Singapura seperti Pulau Batam, Lingga, Bintan dsb. dengan kata lain Kep. Riau berpotensi memiliki banyak Pulau kaya seperti Singapura. Kelebihan Kep. Riau lainnya yaitu jika Singapura miskin akan sumberdaya alam, sebaliknya Kep. Riau memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak dan gas bumi, emas, dan lain-lain, maupun kekayaan pertanian dan perkebunannya.
Kalimantan Timur dengan Brunei
Di Pulau Kalimantan terdapat suatu wilayah yang mempunyai standar kehidupan tertinggi di dunia. Kepala negaranya, sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Rakyatnya menikmati subsidi yang tinggi dan tidak membayar pajak. Pendidikan dan kesehatan di tempat itu gratis. Subsidi perumahan dan beras pun menjadi tanggung jawab negara. Tetapi letak wilayah makmur yang terdapat di Pulau Kalimantan itu bukanlah berada di Indonesia melainkan di sebuah negara kecil yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam hanyalah sebuah wilayah kecil di Pulau Kalimantan dibandingkan dengan wilayah Kalimantan lainnya yang menjadi bagian dari Indonesia. Kaltim salah satu contohnya adalah provinsi dengan luas beberapa kali lipat dari Brunei. Kekayaan alam pun tidak kalah dengan Brunei. Bahkan Kaltim bisa lebih kaya dari Brunei. Kaltim disamping menghasilkan minyak dan gas bumi juga merupakan salah satu penghasil batubara.
Aceh dengan Arab Saudi
Pada tahun 1974, Faisal, Raja Arab Saudi, menasionalisasi perusahaan migas Aramco sehingga menjadi BUMN. Sejak itu pendapatan negara Arab Saudi meningkat
drastis dan bisa memberikan pendidikan gratis bagi rakyatnya dari SD hingga Perguruan Tinggi. Di Arab Saudi rata-rata rakyatnya punya mobil. Listrik dan Rumah Sakit gratis. Sekolah bukan hanya gratis, tapi siswanya diberi uang saku hingga ke Perguruan Tinggi. Itulah hasil yang didapatkan jika kekayaan alam bisa dinikmati 100% oleh bangsa sendiri.
Indonesia sendiri memiliki provinsi yang potensi kekayaan alamnya seperti Arab Saudi yakni Provinsi Aceh. Ibaratnya jika Arab Saudi punya Mekah maka Aceh adalah Serambi Mekahnya. Kekayaan alam Aceh pun bisa setara dengan Arab Saudi. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dan Jerman menemukan potensi minyak (hidrokarbon) dalam jumlah sangat besar sekitar 107,5-320,79 miliar barel di perairan timur laut Pulau Simeulue, Aceh. Angka itu sangat signifikan, misalnya jika dibandingkan dengan cadangan minyak milik Arab Saudi yang volumenya mencapai 264,21 miliar barel. Jika potensi minyak itu benar-benar terbukti maka Aceh bahkan bisa lebih kaya dari Arab Saudi.
Itu adalah beberapa provinsi di Indonesia yang kekayaannya berpotensi setara dengan negara-negara kaya. Tentu saja kita masih punya banyak provinsi lainnya yang memiliki kekayaan yang besar seperti Papua, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Sebenarnya NKRI adalah kumpulan dari negeri-negeri kaya yang dijadikan satu. Negara Indonesia tentunya bisa melebihi Singapura, Brunei dan Arab Saudi tetapi pengelolaan negara yang kurang pandai menyebabkan Indonesia belum bisa menjadi makmur. Indonesia tentunya membutuhkan pemimpin yang pandai, berani, baik dan jujur agar Indonesia bisa menjadi negara maju.
Kandungan kekayaan alam yang dimiliki oleh tanah air kita sebenarnya sangat besar tetapi sayangnya kekayaan alam itu belum dapat digunakan untuk membangun negeri. Hampir 90% produksi minyak bumi di Indonesia dikuasai korporasi asing, yakni Total, ExxonMobil, Vico, ConocoPhillips, BP, Petrochina, Chevron, dan korporasi lainnya. Begitu juga pertambangan lainnya juga masih dikuasai asing dan swasta sehingga APBN negara Indonesia saat ini masih sangat tergantung kepada pajak dan hutang.